KEDUDUKAN PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DALAM MANGAIN (MENGANGKAT) MARGA DILUAR SUKU ADAT BATAK TOBA DI BONAPASOGIT (STUDI KASUS : PERKAWINAN CAMPURAN WANITA SUKU BATAK TOBA DENGAN PRIA SUKU JAWA DI TANAH BATAK PULAU SAMOSIR, SUMATRA UTARA)

Hukum adat Batak Toba melarang anggota masyarakat menikah di luar suku, tetapi dengan jumlah kedatangan ke Batak Toba, perkawinan antara Batak Toba dengan orang Jawa tidak dapat dihindari. Dalam pelaksanaan perkawinan ini berdasarkan prinsip Dalian Na Tolu. Prinsip ini juga dipergunakan oleh masyarakat Batak Toba yang berada Sumatra Pulau Samosir dan begitu juga yang menikah dengan Pria Jawa. Sebelum mengadakan perkawinan terlebih dahulu Pria Jawa tersebut diberi marga untuk dapat melaksanakan pernikahan secara adat Batak Toba. Akibat perkawinan beda suku ini membawa pergeseran pada sistim pewarisan terhadap sistim kekerabatan Patrilineal yang mengarah kepada sistim kekerabatan Parental. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimanakah Kedudukan Status Perkawinan Wanita Batak Toba Dengan Pria Jawa di Bonapasogit. dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis Empiris yaitu penelitian yang data pokoknya diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan Dan dilihat dari . Dimana jenis penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer., sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif adalah adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripstif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pada masyarakat Batak di Samosir Sumatra Utara masih memegang teguh Dalihan Na Tolu. Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah. Begitu juga pasangan yang menikah beda suku, dalam hal ini pria Batak dan wanita Jawa. Tahap-tahap tersebut secara garis besar : tahap pemberian marga bagi si Pria Jawa dan tahap perkawinan. Dari perkawinan beda suku tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki-laki, sekarang pemberian warisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lainnya adan perubahan sistim pewarisan yang semula Patrilineal menjadi Parental. Pergeseran ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator pemahaman, tanggapan dan harapan masyarakat Batak Toba tentang pernikahan mangain (mengangkat) marga menunjukkan sikap yang cukup positif.

1.  UEU-Undergraduate-15305-cover.Image.Marked.pdf - 219 KB
2.  UEU-Undergraduate-15305-pengesahan.Image.Marked.pdf - 290 KB
3.  UEU-Undergraduate-15305-publikasi.Image.Marked.pdf - 334 KB
4.  UEU-Undergraduate-15305-pernyataan.Image.Marked.pdf - 285 KB
5.  UEU-Undergraduate-15305-abstrak.Image.Marked.pdf - 122 KB
6.  UEU-Undergraduate-15305-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 127 KB
7.  UEU-Undergraduate-15305-daftar isi.Image.Marked.pdf - 265 KB
8.  UEU-Undergraduate-15305-lampiran.Image.Marked.pdf - 1307 KB
9.  UEU-Undergraduate-15305-bab1.Image.Marked.pdf - 690 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN